Pemenuhan Beban Kerja Guru

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018) memberikan arah baru bagi kinerja Guru.

Fungsi/Tugas Guru  (Pasal 1 ayat 1)

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Beban Kerja dalam 1 minggu (Pasal 2: 1-3)

(1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.

(2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.

(3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pelaksanaan Beban Kerja Guru (Pasal 3: 1-2)

(1) Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bagi Guru mencakup kegiatan pokok:

   a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;

   b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;

   c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;

   d. membimbing dan melatih peserta didik; dan

  e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.

(2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler

Tugas Utama Guru (Pasal 4: 1-8)

(1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/ pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan;
b. pengkajian program tahunan dan semester; danc. pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.

(2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).

(3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.

(4) Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.

(5) Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

(6) Membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.

(7) Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:
   a. wakil kepala satuan pendidikan;
   b. ketua program keahlian satuan pendidikan;
   c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;
   d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ teaching factory satuan pendidikan;
   e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
       inklusif atau pendidikan terpadu; atau
    f. tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e
       yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.

(8) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

Tugas Tambahan Bagi Guru (Pasal 5: 1-2) 

(1) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf d diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 (tiga) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf e diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru pendidikan khusus untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

Tugas Tambahan Lain (Pasal 6: 1- 9)

(1) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf f meliputi:

a. wali kelas;

b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);

c. pembina ekstrakurikuler;

d. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK;

e. Guru piket;

f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);

g. penilai kinerja Guru;

h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau

i. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

(2) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

(3) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dihitung sebagai pemenuhan jam Tatap Muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran.

(5) Pelaksanaan 2 (dua) atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per tahun.

(6) Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 (delapan belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 (empat) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi pada satuan administrasi pangkalnya.

(8) Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas.

Tugas Tambahan Ganda (Pasal 7:1-2)

(1) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf e juga dapat melaksanakan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Pelaksanaan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) namun diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Penetapan Tugas Tambahan Guru (Pasal 9: 1-4)

(1) Kepala Sekolah menetapkan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

(2) Penetapan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat Guru yang tidak dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) atau terdapat kekurangan guru, maka Kepala Sekolah wajib melaporkan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dinas yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan PKB bagi Guru (Pasal 11: 1-3)

(1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah.

(2) Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas Kedinasan bagi Guru (Pasal 12: 1-2)

(1) Guru dapat diberi tugas kedinasan/penugasan terkait tugas dan kewenangannya di bidang pendidikan oleh Dinas, Kepala Sekolah, atau yayasan.

(2) Tugas kedinasan/penugasan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pengecualian Beban Kerja Guru (Pasal 13: 1-2)

(1) Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dikecualikan bagi:

a. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum;

b. Guru pendidikan khusus;

c. Guru pendidikan layanan khusus; dan

d. Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

(2) Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit terhadap 5 (lima) rombongan belajar per tahun dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 (lima) rombongan belajar

Rincian Tugas Tambahan Lain Guru dan Ekuivalensinya.

1. Wali Kelas (1 (satu) Guru/kelas/tahun)

     ekuivalensi: 2 jam Tatap Muka

Rincian Tugas 

  a. mengelola kelas yang menjadi tanggungjawabnya;

  b. berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik;

  c. menyelenggarakan administrasi kelas

  d. menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik;

  e. membuat catatan khusus tentang peserta didik;

  f. mencatat mutasi peserta didik;

  g. mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar;

  h. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kewalikelasan;

  i. menyusun laporan tugas sebagai wali kelas kepada Kepala Sekolah

Bukti Fisik Kerja:

  a. surat tugas sebagai wali kelas dari Kepala Sekolah;

  b. program dan jadwal kegiatan wali kelas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

  c. laporan hasil kegiatan wali kelas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

2. Pembina OSIS (1 (satu) Guru/kelas/tahun)

      ekuivalensi: 2 jam Tatap Muka

Rincian Tugas

  a. menyusun program pembinaan OSIS;

  b. mengoordinasikan kegiatan upacara rutin dan hari besar nasional;

  c. menyelenggarakan latihan kepemimpinan dasar bagi peserta didik;

  d. mengoordinasikan berbagai kegiatan OSIS;

  e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan OSIS;

  f. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan OSIS.

Bukti Fisik Kerja:

 a. surat tugas sebagai pembina OSIS dari Kepala Sekolah;

 b. program dan jadwal kegiatan pembinaan OSIS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

 c. laporan hasil kegiatan pembinaan OSIS yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

3. Pembina Ekstrakurikuler (1 (satu) Guru/ ekstrakurikuler/1 (satu) kegiatan/ minggu 

    (paling sedikit 20 orang peserta didik)

     ekuivalensi: 2 jam Tatap Muka

Rincian Tugas

a. menyusun program pembinaan ekstrakurikuler tertentu;

b. melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu;

c. melatih langsung peserta didik;

d. mengevaluasi program ekstrakurikuler;

e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan ekstrakurikuler;

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu.

Bukti Fisik Kerja:

a. Surat Keputusan (SK) sebagai pembina ekstrakurikuler tertentu dari Kepala Sekolah;

b. program dan jadwal kegiatan pembinaan ekstrakurikuler yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

c. laporan hasil kegiatan pembinaan ekstrakurikuler tertentu yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

4. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG); 1 (satu) Guru/ sekolah/tahun

     ekuivalensi: 2 jam Tatap Muka

Rincian Tugas:

a. mengkaji hasil evaluasi diri Guru/hasil PKG tahun sebelumnya;

b. menyusun rencana program PKB/PKG;

c. mengoordinasikan pelaksanaan PKB/PKG di sekolahnya;

d. memantau pelaksanaan PKB/PKG di sekolahnya;

e. memetakan kebutuhan PKB bagi semua Guru;

f. melakukan evaluasi tahunan pelaksanaan PKB/PKG di sekolah;

g. bersama Kepala Sekolah menetapkan tim penilai kinerja Guru;

h. mengoordinasikan jadwal PKG;

i. merekapitulasi hasil penilaian kinerja Guru;

j. mengoordinasikan pelaksanaan PKG dengan kelompok kerja;

k. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan PKB/PKG;

l. menyusun laporan pelaksanaan PKB/PKG.

Bukti Fisik Kerja:

a. surat tugas dari Kepala Sekolah yang diketahui dinas; pendidikan setempat;

b. program dan jadwal kegiatan koordinasi PKB/PKG yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

c. laporan pelaksanaan tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

5. Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK); 1 (satu) Guru/ sekolah/tahun

     ekuivalensi: 2 jam Tatap Muka

Rincian Tugas:

a. menyusun program kerja BKK;

b. menyusun database peserta didik lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan peserta didik SMK;

c. menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia usaha (industri) maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja dan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan;

d. membuat leaflet informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha/industri yang terkait Kementerian Ketenagakerjaan;

e. bekerjsama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menyalurkan calon tenaga kerja lulusan SMK ke dunia usaha dan industri;

f. melakukan proses tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja melalui kegiatan penjajakan dan verifikasi;

g. mengadakan program pelatihan ketrampilan tambahan/khusus bagi peserta didik dan lulusan SMK disesuaikan dengan bidang keahlian yang diperlukan;

h. mengadakan program bimbingan menghadapi tahapan proses penerimaan peserta didik dalam suatu pekerjaan;

i. memberikan informasi kepada para alumni ataupun para lulusan SMK lain yang membutuhkan informasi tentang lowongan kerja;

j. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan BKK.

Bukti Fisik Kerja:

a. surat tugas sebagai koordinator BKK dari Kepala Sekolah;

b. program kerja BKK;

c. database peserta didik lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan peserta didik SMK;

d. informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia usaha (industri) maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan;

e. leaflet informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha/industri yang terkait Kementerian Ketenagakerjaan;

f. laporan hasil penyaluran lulusan SMK ke dunia usaha dan dunia industri;

g. laporan hasil tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja;

h. laporan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan BKK yang disetujui Kepala Sekolah.

6. Guru Piket; 1 (satu) Guru/ hari/minggu

     ekuivalensi: 1 jam Tatap Muka

Rincian Tugas:

a. meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan (9K);

b. menerima dan mendata tamu sekolah;

c. mengoordinasikan Guru pengganti bagi kelas yang Gurunya berhalangan hadir;

d. mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada Kepala Sekolah;

e. melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas Guru piket;

f. membuat laporan hasil piket per tugas.

Bukti Fisik Kerja:

a. surat tugas per semester sebagai Guru piket dari Kepala Sekolah;

b. program dan jadwal piket yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

c. laporan hasil piket per tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

7. 

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama 

 

(LSP-P1)

 ; 

    1 (satu) Guru/sekolah

     ekuivalensi: 1 jam Tatap Muka

Rincian Tugas:

a. menyusun rencana program LSP-P1;

b. mengoordinasikan kegiatan LSP-P1;

c. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi profesi;

d. mengembangkan perangkat assesmen dan perangkat uji kompetensi;

e. mengoordinasikan tenaga penguji atau asesor;

f. melaksanakan sertifikasi;

g. melaksanakan pengawasan pemeliharaan sertifikasi;

h. memverifikasi dan menetapkan TUK;

i. memelihara kinerja asesor dan TUK;

j. mengembangkan pelayanan sertifikasi;

k. membuat jejaring dengan SMK-SMK lain;

l. melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas ketua LSP-P1;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas terkait dengan ketua LSP-P1.

Bukti Fisik Kerja:

a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPL) untuk mengelola LSP-P1 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi/instansi yang berwenang;

b. surat tugas dari Kepala Sekolah yang diketahui dinas pendidikan setempat;

c. program dan jadwal kegiatan LSP-P1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

d. laporan pelaksanaan tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

8. Penilai Kinerja Guru; 1 (satu) Guru/ sekolah/5 (lima) - 10 (sepuluh) orang Guru

     ekuivalensi: 2 jam Tatap Muka

Rincian Tugas:

a. menyusun rencana program PK Guru dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK Guru;

b. melaksanakan kegiatan PK Guru sejumlah 5 (lima) - 10 (sepuluh) orang Guru sesuai program;

c. menginput hasil penilaian kinerja Guru ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen PKG;

d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Guru.

Bukti Fisik Kerja:

a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPL) untuk menjadi penilai kinerja Guru;

b. SK sebagai tim penilai dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh dinas;

c. program dan jadwal pelaksanaan penilaian yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

d. laporan pelaksanaan penilaian yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

9. Pengurus Organisasi/Asosiasi Profesi Guru tingkat: 

a. nasional (ketua umum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua, dan sekretaris);

b. provinsi ( ketua dan wakil); dan

c. kabupaten/kota (ketua)

   1 (satu) Guru/ jabatan/ tahun

   Ekuivalensi:

a. pengurus organisasi/ asosiasi profesi tingkat nasional setara dengan 3 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran;

b. pengurus organisasi/ asosiasi profesi tingkat provinsi setara dengan 2 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran;

Rincian Tugas:

Sesuai tugas pengurus organisasi/ asosiasi profesi berdasarkan tingkat kepengurusan.

Bukti Fisik Kerja:

SK sebagai pengurus organisasi/ asosiasi profesi tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.

Download Permendikbud No 15 Tahnu 2019 (klik disini)
Sumber: Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018